Port Numbay, woflenews.com – Aksi Nasional yang dilakukan oleh Forum Independen Mahasiswa West Papua (FIM WP) dilakukan secara serentak dibeberapa kota diantaranya, Jayapura, Manokwari, Sorong dan Timika dengan tuntutan; wujudkan pendidikan gratis mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi bagi pelajar maupun mahasiswa orang asli papua dan non orang asli papua yang lahir dan besar di Papua, menolak militerisasi di dunia pendidikan, hentikan kapitalisasi dan liberalisasi pendidikan di Tanah Papua, memberikan dana subsidi pendidikan bagi sekolah dan perguruan tinggi swasta dan negeri di Tanah Papua, meningkatkan kesejahtraan bagi guru dan dosen kontrak/honorer yang mengabdi dan bekerja di Tanah Papua, Membentuk dan mensahkan perdasi pendidikan gratis bagi pelajar dan mahasiswa, mengangkat guru-guru honorer yang mengabdi di Tanah Papua menjadi pegawai negeri sipil. Tuntutan ini justru mendapat tekanan dengan kekerasan oleh Polisi Republik Indonesia (polri)
Kekerasan dan Pembukaman Aksi Massa
Di Jayapura, massa FIM WP bersama Koodinator Lapangan (korlap) mulai melakukan aksi pada jam 09.00 (pagi) hingga 09. 30 menuju kampus utama Universitas Cenderawasih jalan kam wolker Perumnas III (Kampus Uncen Atas), namun aparat militer gabungan polri sudah melakukan siaga dengan menggunakan 4 Mobil Dalmas,1 Barak kuda dan 1 mobil water canon dan memblokade jalan tepat didepan Gapura Uncen tersebut. Perangkat aksi mencoba melakukan negosiasi namun aparat kepolisian justru mengambil tindakan tegas dan membubarkan paksa aksi massa secara brutal disertai dengan pemukulan sehigga menyebabkan beberapa mahasiswa menjadi korban diantaranya;
- Yanggal Amohoso, mendapatkan pukulan di kepala menggunakan rotan hingga berdarah
- Frengky Kabak, mendapatkan Pukulan punggung bagian belakang
- Latiek Bahabol, mendapatkan pukulan bagian tangan kiri hingga memar
- Fenias Yeimo, mendapatka pukulan di Bagian kepala belakang
- Varra Iyaba, mendapatkan pukulan lengan kiri
- Erek Bunay, mendapatkan pukulan di bagian kaki
- Habel Fou, mendapatkan pukulan di bagian tangan kanan menggunakan senjata.
Beberapa titik kumpul aksi dibubarkan secara paksa disertai pemukulan antara lain, di wilyah Expo Waena, di wilayah Gapura Kampus Uncen Atas. Beberapa peralatan aksi seperti pamflet dan baliho juga disita oleh pihak aparat Kepolisian. Situasi kekerasan ini membuat massa aksi sekitar jam10.00 waktu jayapura, mulai terpencar dan bergabung bersama lagi di Gapura Uncen jalan raya Sentani -Abepura (Uncen Bawah). Setelah semua massa aksi bergabung sekitar jam 11.13 waktu jayapura, Korlap melakukan negosiasi dengan aparat kepolisian untuk dapat memberikan ruang dalam penyampaian aspirasi menuju kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua, namun aparat kepolisian tidak memberikan ijin dengan berbagai alasan keamanan. Situasi ini menyebabkan massa aksi tetap bertahan di depan kampus uncen bawah hingga diakhiri dengan membacakan pernyataan sikap oleh Korlap umum Ulla Farion pada pukul 13.30 waktu jayapura. Demikian juga massa Aksi FIM WP di Manokwari yang di hadang oleh aparat kepolisian di depan Kampus Universitas Papua, sehingga massa aksi hanya menyampaikan aspirasi melalui orasi orasi menyangkut pentingnya pendidikan gratis bagi seluruh rakyat Papua
Militerisme Dalam Kampus
Dalam Aksi tersebut FIM WP juga menegaskan tentang bahaya militerisme yang sudah ada di dalam kampus dalam bentuk program, kebijakan, dan berbagai aktivitas yang memuat unsur-unsur militeristik. Paham ini secara otomatis berlawanan dengan nilai, program atau aktivitas demokrasi didalam dunia pendidikan sipil. Masuknya aparat keamanan didalam areal kampus atau sekolah, apalagi dengan membawa senjata api adalah bentuk pembungkaman dan menggunakan cara cara kekerasan untuk melarang/membatasi aktivitas (politik atau demokrasi) dan kebebasan berekspresi terhadap mahasiswa ataupun program program pendidika universitas atas nama alasan keamanan.
Ketika dunia akademisi / pihak kampus membangun kerjasama dengan aparat keamanan dalam hal mengawasi aktifitas akademik mahasiswa serta memberikan kewenangan kepada institusi keamanan untuk terlibat dalam memberikan kuliah umum maka dunia pendidikan terlibat dalam memelihara berbagai konflik kekerasan di tanah Papua.
Situasi ini dapat terlihat dengan dibangun kembali lagi unit kegiatan seperti resimen mahasiswa (Menwa) dan pendirian pos polisi/tentara di areal kampus, ini merupakan penghianantan terhadap cita cita perjuangan gerakan reformasi yang mengawal nilai nilai demokrasi dan Hak Asasi Manusia, tegas Dewo Wonda sebagai penanggung jawab umum dalam aksi ini . (NaSa)
