Manokwari, 14 Juli 2026 — Solidaritas Rakyat Papua Barat Bergerak pada Selasa (14/7) melaksanakan Konvoi Salib Merah di Kota Manokwari sebagai bentuk penyampaian pendapat secara damai. Aksi tersebut dimaksudkan sebagai simbol keprihatinan terhadap situasi kemanusiaan di Tanah Papua serta sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan negara yang, menurut kelompok tersebut, belum mampu menyelesaikan persoalan konflik, perlindungan masyarakat adat, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkeadilan.
Konvoi yang melintasi sejumlah ruas jalan di Kota Manokwari membawa simbol Salib Merah sebagai representasi duka dan solidaritas terhadap masyarakat sipil yang terdampak konflik. Dalam pernyataan sikapnya, Solidaritas Rakyat Papua Barat Bergerak menyampaikan bahwa simbol tersebut dimaksudkan untuk mengingatkan publik bahwa di balik berbagai agenda pembangunan, masih terdapat persoalan kemanusiaan yang dinilai belum memperoleh penyelesaian secara menyeluruh.
Menurut mereka, berbagai dinamika yang berlangsung di Papua selama bertahun-tahun telah menimbulkan dampak sosial yang luas, mulai dari meningkatnya jumlah pengungsi internal, hilangnya akses masyarakat adat terhadap wilayah kelola tradisional, hingga munculnya rasa tidak aman akibat konflik bersenjata yang berkepanjangan.
Dalam pernyataannya, Solidaritas Rakyat Papua Barat Bergerak menilai bahwa pendekatan keamanan yang terus diperluas di Papua belum mampu menjawab akar persoalan. Mereka mengutip sejumlah laporan lembaga riset independen yang memperkirakan terdapat sekitar 74.297 personel TNI yang bertugas di seluruh Tanah Papua, termasuk sekitar 17.780 personel non-organik, dengan estimasi biaya operasi mencapai sekitar Rp2,34 triliun per tahun. Angka tersebut berasal dari kajian yang dipublikasikan oleh Project Multatuli, dan telah menjadi bagian dari diskursus publik mengenai eskalasi militer di Papua. Mereka berpendapat bahwa besarnya pengerahan aparat keamanan belum diikuti dengan penyelesaian konflik secara berkelanjutan.
Selain itu, mereka juga menyoroti persoalan pengungsian akibat konflik bersenjata. Berbagai laporan organisasi kemanusiaan, jaringan gereja, serta lembaga hak asasi manusia memperkirakan jumlah pengungsi internal di Papua berkisar antara 122.000 hingga lebih dari 124.000 jiwa dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian besar berasal dari wilayah seperti Nduga, Intan Jaya, Maybrat, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Puncak, dan sejumlah daerah lain yang mengalami eskalasi konflik. Mereka menyatakan bahwa ribuan warga tersebut masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, serta tempat tinggal yang layak.
Solidaritas Rakyat Papua Barat Bergerak juga menyoroti kondisi sosial-ekonomi masyarakat Papua Barat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Barat masih berada di kisaran 19–20 persen, jauh di atas rata-rata nasional. Meskipun Papua dikenal sebagai wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, mereka menilai manfaat pembangunan belum dirasakan secara merata oleh masyarakat adat yang hidup di sekitar kawasan sumber daya tersebut.
Di bidang pendidikan, mereka mengingatkan bahwa masih banyak anak usia sekolah di Papua Barat yang belum memperoleh akses pendidikan secara optimal. Berbagai faktor seperti konflik, kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, dan kesenjangan pelayanan publik dinilai masih menjadi tantangan besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut.
Dalam bidang lingkungan hidup, organisasi tersebut kembali menegaskan bahwa Papua merupakan salah satu kawasan hutan hujan tropis terbesar yang tersisa di kawasan Asia-Pasifik. Berbagai kajian ilmiah menunjukkan bahwa hutan Papua memiliki peran penting dalam menyimpan cadangan karbon, menjaga keanekaragaman hayati, serta berkontribusi terhadap stabilitas iklim global. Oleh sebab itu, mereka menyampaikan kekhawatiran terhadap berbagai bentuk pembukaan hutan berskala besar yang dinilai dapat mengancam keberlangsungan ekosistem serta ruang hidup masyarakat adat.
Menurut Solidaritas Rakyat Papua Barat Bergerak, masyarakat adat selama ini bukan hanya pemilik wilayah adat, tetapi juga penjaga hutan yang telah mempertahankan kawasan tersebut selama ratusan tahun melalui sistem pengetahuan lokal. Mereka berpendapat bahwa setiap pembangunan maupun investasi semestinya dilaksanakan dengan menghormati hak-hak masyarakat adat, termasuk melalui mekanisme Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Free, Prior and Informed Consent/FPIC) sebagaimana dikenal dalam berbagai instrumen internasional mengenai hak-hak masyarakat adat.
Mereka juga menyatakan bahwa pembangunan ekonomi tidak seharusnya mengorbankan hak hidup masyarakat. Menurut mereka, ketika masyarakat kehilangan tanah adat, hutan, sungai, dan kebun yang selama ini menjadi sumber penghidupan, maka persoalan yang muncul bukan hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga menyangkut identitas budaya, keberlangsungan generasi, dan hak asasi manusia.
Melalui pernyataan tersebut, Solidaritas Rakyat Papua Barat Bergerak mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, tokoh adat, perempuan, pemuda, akademisi, dan masyarakat luas untuk terus memperkuat solidaritas dalam memperjuangkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan masyarakat adat, pelestarian lingkungan hidup, serta penyelesaian persoalan Papua melalui pendekatan dialog, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Di akhir pernyataannya, solidaritas rakyat papua barat bergerak juga mengumumkan rencana pelaksanaan Aksi Jilid II yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 28 Juli 2026 di Manokwari. Mereka mengajak masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap isu kemanusiaan, lingkungan hidup, dan hak-hak masyarakat adat untuk berpartisipasi secara damai sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Mereka menutup pernyataan dengan dua pesan utama yang selama ini menjadi tema gerakan mereka:
“Papua Bukan Tanah Kosong.”
“Papua Benteng Terakhir Iklim Dunia.”
Penulis: KR
+ There are no comments
Add yours