Isu Referendum dan akhiri Pelangaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Tanah Papua seperti Biak berdarah 1998, Wamena Berdarah 2003, Wasior Berdarah 2001, Paniai Berdarah 2014, Rasisme 2019, 60-an ribu pengungsian akibat konflik bersenjata TNI/POLRI dan TPNPB serta tuntutan agar segera perundingan untuk penyelesaian konflik secara bermartabat kembali mencuat di Forum Musyawarah Rakyat (MUSRA) Organisasi kemasyarakat (Ormas) Pro Jokowi (PROJO) ke XVI se Tanah Papua dengan Tema “Mencari Pemimpin Rakyat Melanjutkan Agenda Kerakyatan” yang dibuka secara resmi oleh Rosa Muhammad Thamrin Payapo, Staff ahli bidang Otonomi khusus Provinsi Papua Barat, Wakil Menteri Desa Budie Arie Setiadi yang juga Ketua Umum Projo, Henri Sembiring selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari di dampingi Perwakilan Polres Manokwari yang dikuti berbagai lapisan masyarakat di Gedung Olah Raga (GOR) Sanggeng Manokwari (25/2).

Dalam sambutan pertama, Budie Arie Setiadi menyampaikan banyak terima kasih kepada Panitia atas kerja kerasnya melakukan Musyawarah Rakyat (MUSRA) di Tanah Papua di kota Injil Manokwari. “Manokwari akan menjadi kota yang maju dan sejahtera dengan berbagai potensi kekayaan alam yang sudah terlihat. Berbagai MUSRA juga akan kita lakukan di seluruh Indonesia untuk menyerap semua aspirasi masyarakat terutama kaum akar rumput untuk pembagunan indonesia maju ke depan. Direncanakan setelah berbagai pelaksanaan MUSRA di daerah daerah maka  pada bulan mei tahun 2023 akan di laksanakan Musyawarah Nasional PROJO di Jakarta sebagai puncak dari semua penjaringan aspirasi di seluruh indonesia.

Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Otonomi Khusus, Thamrin Payapo yang mewakili Penjabat Gubernur Povinsi Papua Barat dalam sambutannya  menegaskan “Warisan kemajuan-kemajuan programatik di era kepemimpinan Presiden Jokowi di Tanah Papua seperti keberlanjutan Otonomi Khusus, keberpihakan kepada masyarakat adat, pembangunan pasar mama-mama Papua, Tol laut, pembangunan jaringan telekomunikasi, mesti dijaga dan dilanjutkan oleh pemerintahan baru yang akan datang,” kata payapo.
Panelis Drs Bernath Boneftar berpendapat bahwa menjadi Pemimpin seperti Jokowi memang langka,  sebab ketika PEMILU 2019 Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto dan memengkan PEMILU Presiden, Jokowi akhirnya mengangkat rifal politiknya Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, ” ini satu model kepemimpinan yang langka karena model seperti ini jarang terjadi namun hanya ada di Negara negara maju seperti Amerka Serikat. Untuk itu siapa saja yang  mencalonkan diri sebagai Presiden harus siap mementingkan  masalah kenegaraan diatas segala galanya”.

Dalam penyampaian pendapat yang diwakili o;eh Mahasiswa Universitas Papua maupun kaum Perempuan Papua dan Perwakilan Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay, menegaskan agar Pemimpin Indonesia yang baru pengganti Jokowi dapat menyelesaikan seluruh Pelanggaran HAM Berat di Tanah Papua serta menyelesaikan sengketa Politik melalui mekanisme Referendum secara damai dan bermartabat. Hal ini tentu sangat penting karena masalah status sejarah politik Papua menjadi konflik yang berkepanjangan menyebabkan Rakyat Papua selalu melakukan perlawanan kepada Pemerintah Indonesia untuk mencari keadilan yang mengakibatkan ratusan ribu korban jiwa ( 1961 hingga saat ini)

Hadir sebagai Panelis DR. Ir. Agus Sumulle menegaskan ada sekitar 30-an  ribu kekurangan tenaga Guru di seluruh tanah Papua dan sekitar 500-an ribu penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah. Sumulle juga menegaskan Pemekaran Daerah Otonomi Baru bukan obat manjur untuk semua penyakit di Tanah Papua. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik berikut provinsi-provinsi termiskin di Indonesia: Aceh: 14,64%, NTT: 20,05%, Papua Selatan: 20,24%, Papua Barat: 21,84%, Papua: 26,86%, Papua Tengah: 32,25%, Papua Pegunungan: 35,46%, Indonesia: 9,54% ‘’Saya sengaja menghitung dan menyajikan angka-angka kemiskinan untuk mengingatkan para pihak, bahwa DOB itu bukan obat manjur untuk semua penyakit. Buktinya Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan menjadi jauh lebih miskin sesudah menjadi DOB.

Yang menjadi masalah juga pertanyaan utama mengapa sejak periode pertama kepemimpinan Presiden Ir Jokowi (2014-2019) tidak ada komitmen Pemerintah untuk selesaikan berbagai masalah tersebut bahkan rakyat dikenyangkan dengan janji manis bahwa akan menyelesaikan semua persoalan di Tanah Papua? Padahal Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan jaringan Damai Papua sudah merumuskan 4 akar masalah di Tanah Papua yakni kegagalan pembangunan, marjinalisasi dan diskriminasi orang asli Papua, kekerasan negara dan tuduhan pelanggaran HAM, serta sejarah dan status politik wilayah Papua, namun sayangnya hingga kini proses perundingan/dialog Antar Papua dan Jakarta ibarat rebus batu dalam belanga tak matang juga, artinya semua janji tinggal janji semenjak periode pertama Jokowi jadi Presiden mulai memimpin hingga periode ke II.
Dalam MUSRA tersebut juga rakyat menyampaikan keinginan Rakyat Papua untuk bebas Merdeka dan berdaulat dari Pemerintah indonesia sesuai dengan berbagai aspirasi yang disimpulkan dalam  penelitian 4 akar masalah utama di Tanah Papua. an