ONES SUHUNIAP : “ULMWP MILIK RAKYAT PAPUA BUKAN MILIK KELOMPOK”

Port Numbay, woflenews.com – Dalam tulisan dan gagasan yang dituangkan dalam berbagai media sosial, Ones Suhuniap sebagai Juru Bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menarasikan kembali sejarah proses konsolidasi dan rekonsiliasi wadah persatuan nasional bangsa Papua “Kembalikan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai wadah koordinatif berdasarkan deklarasi Saralana tahun 2014. ULMWP adalah milik semua rakyat Papua dari Raja Ampat sampai Merauke dan di luar negeri. ULMWP didirikan sebagai wadah koordinasi antar para diplomat untuk melakukan kerja-kerja diplomasi/lobi dan kampanye Papua merdeka ditingkat atau forum-forum internasional, agar para diplomat yang selama ini jalan masing-masing bisa bersatu. Wadah koordinatif ini untuk mengkoordinasikan agenda kerja diplomasi dalam membagi peran kerja dengan menghargai semua potensi yang dimiliki masing masing sesuai dengan kapasitas atau kemampuan individu para diplomat.

Akhirnya semua komponen mendorong proses persatuan diplomat di Vanuatu pada tahun 2014.
Proses terbentuknya ULMWP berawal dari diplomasi West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) di wilayah regional melanesia. Sebelumnya pada tahun 2013 WPNCL pernah mengajukan aplikasi ke Melanesia Spearhead Group ( MSG) untuk menjadi anggota dalam forum sub regional melanesia tersebut. Kamudian didalam sidang MSG saat itu menyarankan kepada orang Papua agar orang papua harus bersatu dalam satu wadah dan kemudian dapat mengajukan aplikasi lagi di sekretariat MSG, karena pada tahun 2013 ada dua aplikasi yang muncul, yaitu aplikasi dari WPNCL dan aplikasi dari Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB), sehingga para pemimpin MSG mengakomodir agenda hak penentuan nasib sendiri (Self Determination), sedangkan keanggotaan West Papua dalam MSG tidak diterima dan disarankan untuk semua organisasi perjuangan untuk bersatu karena itu merupakan syarat utama dalam keanggotaan MSG.

Setelah melihat dinamika di MSG, organisasi gerakan di dalam negeri (Papua) melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi semua organisasi yang mempunyai program kerja yang sama yaitu mendorong Hak Penetuan Nasib Sendiri. Ada perdebatan dalam mendorong proses rekonsiliasi karena masing-masing organisasi diantaranya adalah Komite Nasional Papua Barat (KNPB) , Gerakan Rakyat Demokratik Papua (GARDA P), Front Pembebasan Perjunan Rakyat Papua Barat (Front PEPERA PB), West Papua National Autority (WPNA), West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), Negara Federal Papua Barat (NFRPB), Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Parlemen Jalanan (PARJAL), Dewan Adat Papua (DAP), Front Nasional Pemuda dan Mahasiswa (FNMPP, dan lain lain memilih taktik dalam program yang berbeda-beda walaupun tujuannya satu.perdebatan yang sangat luar biasa karena ada beberapa organisasi yang mempunyai agenda yang berbeda

Ones mengingatkan kembali hasil keputusan kongres I ( satu ) KNPB tentang resolusi kerja internal organisasi sebagai alat dan tenaga dalam mendorong berbagai agenda perjuangan pembebasan Nasional Papua Barat. Hasil resolusi tentang kerja organisasi dan kerja politik diantaranya mendorong persatuan para diplomat (wadah persatuan) dan mendorong persatuan Sipil (alat politik). Berdasakan hasil keputusan tersebut, secara internal KNPB melebarkan sayap membagun struktur di seluruh wilayah Papua dan mendorong terbentuknya lembaga politik sebagai alat demokrasi dengan melakukan konferensi parlemen daerah daerah hingga melahirkan konferensi nasional melahirkan PNWP pada tanggal 5 april tahun 2012. Selanjutnya KNPB Membangun koordinasi dengan para diplomat di luar negeri untuk mencari format yang paling tepat untuk persatuan diplomat. Pada waktu yang sama, para pemimpin MSG menyarankan Rakyat Papua harus bersatu, maka disinilah peluang untuk mendorong persatuan diplomat. Menurutnya, Pada tahun 2013 momentum keputusan para pemimpin MSG akhirnnya secara internal KNPB berinisiatif untuk melakukan komunikasi dengan organisasi lain dalam rangka melakukan rekonsiliasi karena dinamika di MSG ini sangat penting untuk mendorong para diplomat untuk harus dipersatukan terutama yang berada di luar negeri agar dapat bersatu dalam agenda, maupun bersatu melihat wadah persatuan diplomat. Akhirnya didoronglah sebuah rekonsiliasi di dalam negeri sampai dengan lahirnya ULMWP pada tahun 2014. KNPB secara organisasi melihat ULMWP sebagai wadah persatuan para diplomat berdasarkan hasil keputusan atau resolusi kongres I dan dipertegas lagi dalam kongres II KNPB tahun 2018. ULMWP hanya sebatas alat persatuan para diplomat dan agenda kerja diplomasi atau sederhananya itu rumah untuk diplomat duduk bicara agenda perjuangan di internasional. Kami melihat saat ini ULMWP jadi dua kelompok. yaitu kelompok pertama adalah kelompok yang mempertahankan wadah koordinatif dengan trias politika dan kelompok kedua adalah kelompok yang mendeklarasikan negara dan undang-undang dan pemerintahan sementara.

Ones menganalisa bahwa Perpecahan ini terjadi karena pada tahun 2017 dalam Konfrensi Tingkat Tinggi pertama (KTT I) ULMWP, sistem koordinatif diubah ke sistem komando. Struktur yang sebelumnya dipimpin oleh seorang Sekjen, kemudian dirubah menjadi sistem trias politika yang dipimpin oleh seorang Ketua. Struktur yang dipimpin oleh seorang Ketua dengan kepemimpinan bergilir ini tidak mencerminkan praktik demokrasi yang baik dan benar. Dampaknya adalah terjadi perpecahan dan degradasi perjuangan diplomasi di internasional dan susahnya menjalankan sistem tersebut di West Papua. Dengan melihat dinamika seperti ini kami KNPB berharap di dalam KTT II nanti, kelompok yang melakukan dan mundukung deklarasi pemerintahan sementara dengan presiden Benny Wenda harus bisa dengan kelompok lain di dalam tubuh ULMWP, karena itu syarat utama dalam mendapat dukungan internasional. “Jadi, kawan-kawan yang mendeklarasikan negara baru dan undang undang tidak bisa lagi menggunakan nama ULMWP, karena proses lahirnya Negara pemerintahan, konstitusi/UUDS, termasuk agenda green state, tidak melalui mekanisme formal di ULMWP, apalagi keputusan tidak demokratis dan bukan keputusan bersama dalam KTT Formal/forum resmi. Keputusan tentang undang undang sementara pemerintahan dan agenda Green State di luar mekanisme telah melanggar aturan aturan organisasi yang disepakati dalam KTT I. Sedangkan kelompok yang mempertahankan wadah koordinatif dengan sistem trias politika dengan memakai struktur Eksekutif, legislatif dan yudikatif harus mengevalusi kerja mereka selama 3 tahun yang terkesan formal dan tidak mengakar atau tidak mendapat respon yang positif dari berbagai seluruh organisasi perjuangan. Untuk itusistem seperti sebelumnya (hasil deklarasi Saralana) masih sangat relevan untuk digunakan kembali. Kami berharap sekaligus menyarankan agar wadah ULMWP dikembalikan ke roh dan semangat awal terbentuknya, yaitu adalah sebagai wadah koordinatif yang dipimpin oleh seorang Sekjen atau Moderator, model struktur dan mekanisme dalam Presidium. Kepemimpinan didalam ULMWP harus kepemimpinan kolektif melalui keputusan bersama/konsensus, menjalankan penegakan sistem demokrasi supaya semua rakyat maupun semua organisasi mempunyai hak yang sama dalam ULMWP. ULMWP milik rakyat papua dari Raja Ampat sampai merauke yang ingin bebas dari tirani penindasan kolonialisme di West Papua. ULMWP bukan milik tiga kelompok tiga komponen yang membentuk trias politika PNWP, WPNCL dan NFRPB. Kami apresiasi ide atau gagasan tentang konsep negara, pemerintahan dan undang undang, namun itu bukan kebutuhan saat ini. Kebutuhan sekarang adalah persatuan dalam strategi dan taktik bersama menuju revolusi demokratiknya. Setelah kemerdekaan politik tercapai dulu baru kita akan memperdebatkan konsep dan gagasan tentang rumah idaman kita bersama.

Ones menegaskan bahwa dengan menulis proses sejarah ini seluruh Rakyat akan paham dan mengerti secara detail dan jelas dinamika didalam wadah persatuan ULMWP, karena semua rakyat Papua mempunyai hak yang sama dalam mengkritisi ULMWP. Kami bicara karena kami punya keringat bersama dalam kerja harian mewujudkan wadah persatuan dan mempunyai kontribusi dalam lahirnya wadah persatuan yang bernama United Liberation Movement For West Papua !

“…..HARI INI KITA AKHIRI……”

  • Related Posts

    Ruang Demokrasi Mati, Aksi Pendidikan Gratis Untuk Seluruh Rakyat Papua DiBungkam

    Port Numbay, woflenews.com – Aksi Nasional yang dilakukan oleh Forum Independen Mahasiswa West Papua (FIM WP) dilakukan secara serentak dibeberapa kota diantaranya, Jayapura, Manokwari, Sorong dan Timika dengan tuntutan; wujudkan…

    Inilah Pernyataan Sikap FIM WP Di Hari Pendidikan Nasional Indonesia

    Port Numbay, woflenes.com – Salah satu tujuan bernegara dirumuskan dan ditetapkan oleh para pendiri bangsa dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa” untuk merealisasikan tujuan tersebut, hak…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *