Port Numbay-woflenews.com – Ketika dikonfirmasi terkait surat panggilan dari Kepolisian Republik Indonesia Resort Jayapura kepada Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Agus Kosay atas tuduhan pengroyokan dan penghasutan Warpo Sampari Wetipo Wakil Ketua I KNPB ketika dihubungi woflenews.com, membenarkan adanya surat panggilan Polisi kepada ketua umum KNPB, Agus Kosay.
“Iya, benar Pimpinan kami dipanggil polisi dengan tuduhan Pengroyokan dan Penghasutan atas laporan dari KNPB gadungan. Surat panggilan Polisi tersebut ditandatangani oleh Kanit Reskrim, Kepolisian Resor Jayapura, sugarda Trenggoro, S.T.K., M.H”
Ketika ditanya apa respon dirinya secara pribadi dan organisasi atas surat panggilan polisi kepada Ketua mereka. Warpo sebagai Ketua I KNPB menyatakan bahwa ketika dirinya mengetahui bahwa pimpinan mereka dikeroyok oleh kubu Alen Halitopo dkk, pada 18 Agustus 2023 di Purwodadi-Sentani,
“Ketika saya lihat pesan digroup, saya langsung telepon WK di Sentani untuk mengkonfirmasi berita yang dia diposting di grup KNPB News. Setelah mendapatkan konfirmasi bahwa Agus Kosay benar dikeroyok oleh anak-anak KNPB tandingan di Puwodadi-Sentani, Saya langsung hubungi Direktur Eksekutif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan juga Ketua Umum Dewan Adat Papua (DAP) untuk segera memediasi kami untuk menyelesaikan masalah ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita tetapi diinginkan kelompok musuh. Itulah sikap saya ketika mengetahui bahwa ketua kami di keroyok KNPB Gadungan.”
Lanjut Warpo ketika ditanya, kenapa dirinya dan organisasi KNPB tidak membuat laporan Polisi atas dugaan pengroyokan yang lebih dulu dilakukan oleh Alen Halitopo dan anak buahnya kepada Agus Kosay, pada 18 Agustus 2023? Warpo mengatakan bahwa mereka tidak membuat laporan polisi karena bagi mereka Polisi Indonesia di Papua adalah alat kolonial Indonesia yang selama ini menindas orang Papua serta rasis kepada orang Papua dan juga aktivis Papua merdeka. Jadi mereka tidak mungkin membuat laporan Polisi seperti apa yang dilakukan oleh KNPB sentani yang terus dicap sebagai KNPB gadungan.
Sementara untuk menanggapi postingan Ketua West Papua Council Pemerintahan Sementara ULMWP, Buctar Tabuni dalam status facebook yang menyarankan tindakan melalui hukum Indonesia juru Bicara KNPB Dalam Negeri, Ones Suhuniap mengatakan bahwa dirinya merasa aneh atas sikap Buctar Tabuni yang telah mengumumkan adanya pemerintahan sementara ULMWP di dalam negeri West Papua tapi mendukung polisi kolonial.
“Buctar ini macam anak kecil. Dong sudah buat pemerintahan sementara ULMWP untuk menandingi pemerintah Indonesia di Papua. tapi masalah internal sesama perjuangan dong bawah lapor di Polisi Indonesia yang adalah alat pemerintah kolonial di Papua. Kenapa dia sebagai Ketua West Papua Cauncil Pemerintahan Sementara ULMWP tidak bisa membijaki hal ini agar tidak sampai ke Polisi kolonial? Ini patut dicurigai.
Ones juga meminta kepada anggotanya agar tidak terpancing untuk melakukan serangan balik atau membalas dengan membuat laporan polisi. Karena baginya hal itu hanya akan memperkeruh keadaan dan konsentrasi rakyat untuk mendukung KTT MSG dan KTT II ULMWP yang akan dilakukan pada waktu yang bersamaan di Vanuatu, pada minggu akhir bulan Agustus ini. Rakyat Papua tidak boleh dikonflikkan dengan situasi ini, semua Pemimpin harus bijak dan tidak memprovokasi yang mengakibatkan konflik antar marga, suku bahkan antar kita sesama Papua, jaga rakyat dan sayang rakyat Papua tegas Ones Suhiniyap, juru Bicara dalam Negeri KNPB.
LUPUS
