Dalam ilmu politik, sub bidang hubungan internasional, terurai dua konsep politik internasional, yaitu: “High Politics dan Low Politics’. Dalam diplomasi politik luar negeri baik itu dalam hubungan bilateral, unilateral, maupun multilateral, kedua isu high politics dan low politics pada dasarnya menjadi pertimbangan tersendiri bagi setiap negara untuk mengintervensi konflik atau situasi HAM di dalam suatu negara.

High politics, yaitu mencakup semua hal vital bagi kelangsungan hidup negara, yang meliputi masalah keamanan negara dan keamanan internasional.

Low politics, yaitu merujuk pada urusan masalah ekonomi, sosial dan budaya (ekosob), didalam kedaulatan sebuah negara. Termasuk dalam kerangka Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional (Sipol dan Ekosob).

Dalam konteks pemisahan diri (separatisme) di dalam wilayah kedaulatan sebuah negara, isu high politics harus dikondisikan menjadi isu sentral, artinya perlawanan bersenjata pemberontak harus bisa mengungguli atau mengimbangi kekuatan bersenjata pemerintah yang berkuasa.

Gerakan perlawanan bersenjata pemberontakan separatis yang kuat, akan mengangkat isu low politics disejajarkan dengan isu high politics, sehingga Hak Asasi Manusia menjadi rujukan penyelesaiaan konflik bersenjata kedua belah pihak.

Dari pengamatan penulis, teramati bahwa “perjuangan bangsa Papua Barat untuk merebut kemerdekaan dari pendudukan bangsa Indonesia diatas tanah air mereka, masih berada pada isu low politics”. Hal itu terjadi sejak tahun 1960-an hingga kini.

Menjadi pertanyaan mengapa perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat berada pada isu low politics?

Perjuangan bangsa Papua Barat sejak awal hingga kini mengandalkan diplomasi politik, disitulah kelemahan dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat. Diplomasi politik sangat sulit untuk mengangkat perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat berada pada level isu high politics, jika tidak didukung perlawanan bersenjata yang kuat. Karena posisi high politik akan menjadikan perjuangan bangsa Papua Barat ke dalam permasalahan internasional, yang diprioritaskan di MU-PBB dan, atau di Dewan Keamanan-PBB.

Indonesia dapat menggunakan isu high politics (keamanan negara dan keamanan internasional) dengan cara mengkondisikan isu terorisme yang dilabeling terhadap perlawanan bersenjata di Papua Barat untuk menghalau isu pelanggaran HAM di Papua Barat, yang sudah termasuk dalam kategori kejahatan internasional.

Sepintas melihat sejarah kolonialisme di pasifik, Papua Barat termasuk dalam daerah konspirasi politik global yang dikendalikan oleh AS dan Sekutuntanya Inggris selain itu tidak terlepas dari peran orang kuat dalam monarki kerajaan Belanda “Pangeran Bernard”, seorang pengusaha Jerman yang berlatar belakang nazisme, yang diadopsi menjadi pangeran kerena hubungan perkawinan dengan ratu kerajaan Belanda, (ratu Juliana)

Posisi perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat berdeda dengan daerah-daerah koloni di pasifik, yang mendapat kemerdekaan melalui proses dekolonisasi. Sehingga hal itu menjadi gambaran untuk perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat tidak hanya mengandalkan dilpomasi politik, mengabaikan perlawanan bersenjata, harus mengikuti perjuangangan rakyat Afrika, mengangkat senjata mengusir penjajah kulit putih dari atas tanah leluhur mereka.

Kata kunci: HAM termasuk dalam isu low politics, negara pelanggar bisa berlindung dibalik isu Higt politics.(Kgr)

Kristian Griapon

Penulis adalah Aktivis Pemerhati Masalah Papua Barat.